Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Myanmar

Kabari99-Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah mengeluarkan lima butir konsensus. Yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mendiasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Para pemimpin di negara ASEAN adalah untuk menyelesaikan persoalan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Namun militer Myanmar tidak kunjung melaksanakan kelima poin konsensus itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan lima poin konsesnsus ini merupakan satu-satunya pendekatan dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar.

Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.

“Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam enganement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC (five poin consensus),”ujar Retno dalam jumpa pers, Kamis (29/12), dikutip dari voaindonesia.

Retro hadir bersama dengan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.

Zambry Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar. Dan lima poin konsensus ASEAN, Myanmar harus melaksanakan secara keseluruhan.

Baca Juga: Cuaca Ekstrim Hingga Penghujung Desember 2022

“Kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta tentara Myanmar. Dalam hal ini Malayasia dan Indonesia akan memastikan keadaan di Myanmar tidak akan mengganggu community di ASEAN,” kata Zambry.

Harapan Pandu

Pada 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Banyak kelompok madani termasuk Pemerintah Persatuan Myanmar (NUG) berharap Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut. Setelah tidak adanya langkah signifikan yang dari presidensi Kamboja.

“Indonesia harus mengimplementasikan (lima poin konsensus), segera menunjuk utusan khusus yang dimaksud. Lalu juga bergerilya dalam arti diplomasinya lebih diperkuat kembali. Atau mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, menjalankan lima poin konsensus tadi,” kata Pandu.

Pandu menilai resolusi Dewan Keamanan PBB soal Myanmar juga dapat menjadi posisi tawar baru bagi Indonesia dan ASEAN tahun depan. Terutama untuk menekan junta agar mau melaksanakan lima poin konsensus.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 21 Desember lalu mengeluarkan resolusi 2669 situasi di Myanmar.

Hal itu yang menegaskan dukungan pada upaya mengatasi situasi di Myanmar.

Resolusi itu juga mendesak junta Myanmar membebaskan semua tahanan politik, termasuk mantan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Dan segera mengakhiri seluruh tindakan kekerasan di seantero negara itu.

Baca Juga: Mahfud MD Berdialog Dengan PBNU Dan Kiai Se-Jatim

PBB mengeluarkan resolusi pertama dalam menanggapi krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB menyokong Resolusi ini. Sementara Rusia, China, dan India asbtain dalam pemungutan suara.

Retno menegaskan Indonesia menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 itu. Dan kembali menyampaikan kesiapan Indonesia bersama ASEAN memastikan agar situasi di Myanmar tidak menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN.

Kabari99-Yogyakarta