Sri Mulyani Menghapus Sejumlah Program Bantuan Tahun Ini
Kabari99-Sri Mulyani mengeluarkan bahwa pemerintah menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) di 2023. Bansos yang tidak ada yakni bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU). Terakhir, Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut saat meninjau Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, dari YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (20/1/2023).
“Tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima itu nanti redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut manfaat bansos tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Seperti meredanya pandemi COVID-19 hingga mulai turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
Baca juga: Komunitas Moge Minta Motor Bisa Masuk Tol
“Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menitipakn pesan kepada mentri sosial Tri Rismaharini, untuk menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, agar tidak terdapat korupsi.
“Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma) ya dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani Ingatkan Waspada Resesi 2023
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada tahun 2023 ini Indonesia harus optimis namun tetap waspada. Ia menyampaikan catatan ini karena sepertiga dunia akan mengalami resesi.
Baca juga: Ecky, Pelaku Mutilasi Gadai Sertifikat Rumah Milik Angela
“Tantangan 2023 instruksi dari presiden harus optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Aaspada karena tahun 2023 sepertiga dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,” kata Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring di Jakarta, mengutip detik.com Senin (16/1/2023)
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan harus tetap menjaga momentum masa pemulihan. Untuk belanja 2023 terutama belanja ketahanan pangan dana sebesar Rp 104,2 triliun.
Kemudian, belanja di sektor sosial, perlindungan sosial Rp 476 triliun ini sama atau setara dengan belanja tahun lalu. Anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari guncangan dan untuk menjaga agar produksi energi bisa selesai.
Sama halnya dengan infrastuktur, alokasi sebesar Rp 392 triliun. Sedangkan, belanja untuk kesehatan Rp 178 itu untuk non covid. Untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun.
Sementara, tahun 2023 Pemerintah tetap membelanjakan untuk proses Pemilu sebesar Rp 21,68 triliun dan juga untuk belanja dalam rangka mempersiapkan IKN Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya Rp 21 triliun.
“Itu lah belanja penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi pada di sisi global, baik kenaikan harga inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara lain,” pungkas Menkeu.
Kabari99-Aliya-Yogyakarta
